Ada acara tentang pasukan khusus terbaik di dunia. Jadi seluruh pasukan khusus didunia dinilai kinerjanya dengan parameter menurut pendapat dari berbagai pengamat bidang militer dan ahli sejarah. Hasilnya, peringkat pertama jatuh ke tangan SAS (Inggris), lalu peringkat kedua disikat MOSSAD (ISRAEL) lalu peringkat ketiga tak diduga dan bikin gw kaget adalah KOPASUS (Indonesia) !!!!
mengapa pasukan khusus dari amerika tidak masuk peringkat terhormat. Itu karena mereka terlalu bergantung pada peralatan yang mengusung teknologi super canggih, akurat dan serba digital. Pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal KEMAMPUAN INDIVIDU. Termasuk didalamnya kemampuan bela diri, bertahan hidup, kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap, dan lain2nya
mAJU tERUS sAUDARAKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Rabu, 31 Desember 2008
INDONESIA MAJU 4
| Ambalat Bakal Dijaga Pesawat Tempur |  |  |
| 03-03-2008 | |
| Oleh Rolex Malaha Perang dingin di antara Indonesia dengan Malaysia pasca "senggolan" antara kapal perang RI Tedung Naga dan kapal perang Diraja Malaysia, Renchong di perairan Ambalat, Kalimantan Timur, Indonesia pada 8 April 2005 terkait sengketa blok Ambalat tampaknya masih berlanjut. Setelah Malaysia menempatkan pesawat tempurnya di Tawao, dekat perairan Indonesia yang kaya minyak itu, TNI Angkatan Udara (AU) kini siap-siap menggelar armada tempurnya di Tarakan, Kalimantan Timur. "Ambalat adalah milik Indonesia dan kita tidak mau Ambalat ini menjadi seperti pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil Malaysia," kata Panglima Komando Operasi TNI AU (Koopsau) II, Marsda Yushan Sayuti saat kepada pers yang mengikuti pengintaian udara perairan Ambalat, Rabu (27/2). Penggelaran kekuatan militer dari TNI AU di sekitar perairan Blok Ambalat itu memang bukan yang pertama kalinya karena pesawat-pesawat tempur dan intai TNI AU secara rutin memantau kawasan itu dan selalu siaga di Pangkalan Udara (Lanud) Balikpapan, Kalimantan Timur dan Lanud Hasanuddin, Makassar. Hanya saja, pesawat-pesawat tempur itu masih butuh waktu tempuh antara 15 sampai 30 menit dari Balikpapan atau Makassar baru bisa menjangkau Ambalat, sementara pesawat tempur dari Tawao bisa menjangkau daerah yang masih dipersengketakan itu dalam hitungan detik. "Kita ingin agar pesawat-pesawat tempur kita lebih dekat ke Ambalat karena konon, pihak Malaysia telah menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di Tawao," kata Kepala Staf Koopsau II, Marsda TNI Benyamin Dandel usai menemui Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD. Kedua pejabat yang didampingi sejumlah stafnya masing-masing itu menggelar rapat untuk memantapkan koordinasi kedua belah pihak dalam upaya mempercepat terealisasinya pembangunan Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan yang telah dirintis sejak Desember 2005. Lanud Tarakan akan berdiri di atas lahan seluas 168 hektare di ujung landas pacu Bandar Udara Juata Tarakan dan diharapkan sudah beroperasi akhir 2009. Pekerjaan fisik pembangunan kantor telah dimulai meski pembebasan lahan belum tuntas. Dari 168 hektare lahan yang dibutuhkan, Pemkot Tarakan harus membebaskan 108 hektare untuk perkantoran dan fasilitas penerbangan tempur lainnya. Namun dari jumlah itu, baru 38 ha yang selesai dibebaskan. Pembebasan lahan yang mulai dianggarkan tahun 2007 berjalan agak lambat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (APBD Pemprov Kaltim) tahun 2007 yang mengalokasikan dana Rp10 miliar terlambat dicairkan dan tahun 2008 ini akan dikucurkan lagi Rp10 miliar. "Negosiasinya agak rumit pak karena banyak lahan yang akan dibebaskan merupakan areal pertambakan rakyat yang cukup produktif," ujar Asisten I Pemkot Tarakan. "Lanud ini akan beroperasi tahun 2009 untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI di perbatasan dengan-Malaysia, terutama blok Ambalat dan sekitarnya," kata Benyamin. Setelah Lanud type C di Tarakan beroperasi, TNI AU akan menempatkan pesawat-pesawat tempur di kota ini sehingga lebih cepat, efektif dan efisien dalam pengerahan kekuatan udara bila eskalasi gangguan keamanan di perbatasan meningkat. Koopsau II memiliki beberapa jenis pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, F-5 dan Hawk. "Pesawat-pesawat itulah yang nantinya akan kita gilir untuk bersiaga di Tarakan," ujarnya. Pihak Malaysia, kata Benyamin, sudah memiliki pangkalan udara di Tawao dan menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di sana, sementara TNI AU selama ini menyiagakan pesawat tempurnya di Balikpapan yang jaraknya cukup jauh dengan perbatasan kedua negara dibanding Tawao. Satuan TNI AU yang ada di Tarakan saat ini adalah Satuan Radar yang berada di bawah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) II Makassar. Sementara itu, Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan Lanud Tarakan karena hal itu terkait dengan upaya menegakkan integritas NKRI. "Bagi kami, keutuhan NKRI adalah harga mati, apalagi daerah kami ada di wilayah perbatasan. Karena itu kami akan mendukung penuh pembangunan Lanud ini dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan TNI AU," ujarnya. Perairan Ambalat sampai saat ini dapat dikatakan aman dari gangguan kapal-kapal asing, khususnya dari negara serumpun, Malaysia. Wartawan ANTARA News yang mengikuti operasi pengintaian udara menggunakan pesawat intai B-737-200 dari Skadron Udara 5 Lanud Hasanuddin menyaksikan bahwa bendera merah putih di puncak mercusuar Karang Unarang tetap berkibar. Dengan kamera wescam canggih di dalam kabin pesawat intai tersebut terlihat jelas KRI Hiu bernomor lambung 804 sedang berada beberapa ratus meter dari sekitar mercusuar Karang Ungaran. Di sekitar mercusuar itu yang tetap kokoh itu, tampak sejumlah perahu nelayan sedang menangkap ikan dan beberapa kapal lainnya, termasuk sebuah tongkang yang ditarik kapal tunda sedang melintas. "Kapal-kapal itu milik orang Indonesia, tak ada kapal asing," kata Lettu Pnb T. Sani selaku pemimpin misi (mission commander) kepada wartawan di dalam pesawat pada posisi 2500 meter di atas permukaan laut tepat di atas mercusuar itu. Benyamin Dandel mengatakan, perairan Ambalat kini aman dari gangguan kapal asing setelah TNI memperkuat pengamanan di kawasan itu. "TNI AU sendiri secara rutin melakukan pengamanan melalui pengintaian udara dan selalu siap mengerahkan kekuatan tempur dari Balikapapan dan Makassar kalau eskalasi keamanan meningkat," kata Benyamin. TNI AU sendiri saat ini menyiagakan lima KRI yang secara bergilir ditugaskan untuk berlayar di sekitar mercusuar Karang Unarang. Kapal-kapal itu berpangkalan di Tarakan dan Nunukan (Kaltim) dan Tolitoli (Sulawesi Tengah). Disamping kapal perang, satu kompi personil Marinir dari Pasmar I Surabaya juga terus siaga di sekitar Ambalat. Langkah preventif TNI mengamankan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia sebagai miliknya itu merupakan implementasi dari tanggung jawab TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sebagaimana yang diatur juga dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 Tentang TNI. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI merupakan pendorong utama sehingga TNI mengerahkan kekuatan baik laut maupun udara ke wilayah itu, kata Marsda Yushan Sayuti, Pangkoopsau II. (*) Makassar (ANTARA News) |
INDONESIA MAJU 3
lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah sebuah tragedi. Setelah bertahun-tahun terjadi baku klaim, akhirnya Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan kedua pulau itu sebagai milik Malaysia, pada 2003. Sampai di situ, urusannya beres. Tapi, bagaimana dengan hak atas perairan di sekitarnya? Itu yang masih menjadi sengketa.
Maklum, di perairan itu terkandung minyak dan gas. Militer Malaysia secara provokatif melakukan patroli, termasuk di kawasan Ambalat, perairan yang selama ini diklaim sebagai milik Indonesia. Nyaris saja terjadi insiden. Mengapa mereka begitu provokatif? Mereka mengetahui, kekuatan laut Indonesia tidak seberapa.
Situasi buruk itu dijawab dengan pengadaan kapal-kapal perang baru di jajaran TNI Angkatan Laut (AL). Kini TNI-AL menambah armada lautnya dengan empat unit kapal korvet baru kelas SIGMA (ship integrated geometrical modularity approach). Yang pertama, KRI Diponegoro-365, diluncurkan dari pabrik Schelde Naval Shipbuilding (SNS) di Vlissingen, Belanda, pada 3 Juli lalu. Serah terima KRI ini pada waktu itu diteken oleh Kepala Staf TNI-AL Laksamana Slamet Soebijanto dan Admiral J.W. Kelder dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
Pembelian empat korvet itu dilakukan secara bertahap. Januari 2004, Indonesia memesan dua unit ke Vlissingen. Mei 2005, dua unit lainnya dipesan, meski dokumen kontraknya baru diteken pada Januari 2006. Pilihan TNI-AL jatuh pada jenis korvet, kapal perang ukuran kecil, karena pengoperasiannya lebih fleksibel dan bisa diproduksi dalam waktu relatif cepat.
Ketika baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI-AL, menggantikan pejabat lama Laksamana Slamet Soebijanto, Laksamana Sumardjono menyatakan bahwa untuk melindungi wilayah perairan RI, idealnya TNI-AL memiliki kurang lebih 270 KRI. Namun, karena keterbatasan anggaran, pilihannya jatuh pada korvet kelas SIGMA.
Menurut pihak pabrikan, Schelde, konsep SIGMA memungkinkan pemakai menyesuaikan desain kapal dengan kebutuhan operasionalnya. Ia bisa menjalankan tugas patroli pantai, korvet, dan frigat ringan. Desainnya bisa disepadankan dengan karakteristik operasi dan daya gempurnya, selain lebih murah.
Schelde menyatakan, sebagian besar biaya tidak dialokasikan untuk tampilan luar, tidak pada struktur kerangka, dek dalam, dan kompartemen, melainkan lebih pada pengaturan internal dan kepadatan perlengkapan. Nah, pada SIGMA, kekurangan itu diimbangi dengan fleksibilitas perlengkapan, kemudahan mendapat suku cadang, dan kepraktisan dalam pemeliharaan, tanpa mengurangi kemampuan operasionalnya.
Di antara seluruh angkatan laut dunia, TNI-AL adalah pemilik pertama kelas SIGMA. Setelah menempuh perjalanan selama 40 hari, KRI Diponegoro-365 merapat di Dermaga 115 Tanjung Priok, Jakarta, 31 Agustus lalu. Menyusul kemudian pesanan kedua, KRI Hasanuddin-366, tiba dari “negeri kincir angin” itu di Pelabuhan Belawan, Medan, pada 23 Januari lalu.
KRI Hasanuddin-366 selanjutnya menemani kakaknya, KRI Diponegoro-365, memperkuat Komando Armada RI Kawasan Timur yang berpangkalan di kota Surabaya. Dalam perjalanannya ke Surabaya, 31 Januari pekan lalu, TNI-AL mengajak sejumlah wartawan, termasuk Gatra, untuk bergabung dan melihat dari dekat kemampuan yang dimiliki kapat terbaru TNI-AL itu.
Bertolak dari Dermaga Tanjung Priok tepat pukul 15.00 WIB, molor lima jam dari rencana, kapal pun dipacu kencang 24 knot. Bahkan beberapa kali melakukan manuver dalam kecepatan 27 knot, sekitar 45 kilometer per jam, kurang 1 knot dari kemampuan kecepatan maksimumnya.
Uji coba kecepatan itu berkat “pesanan” mantan petinggi TNI-AL bintang empat Arief Kusharyadi dan bintang dua Ardius Zainuddin, serta Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Laksamana Madya Djoko Sumaryono, yang ikut dalam pelayaran tadi. Bagi pelaut sejati, konon, merasakan deburan ombak dan empasan angin laut di atas kapal perang menjadi semacam candu yang tidak bisa hilang dari tubuh.
Wartawan juga diajak menjelajahi beberapa ruang, dari palka, ruang mesin, ruang kesehatan, sampai ruang kendali operasi. Di ruang kendali operasi yang terbilang rahasia inilah kami melihat kemampuan yang dimiliki KRI Hasanuddin. Komandan Satuan Tugas Penyebarangan KRI Hasanuddin-366, I Gusti Kompiang Aribawa, menyatakan bahwa rakyat perlu mengetahui kemampuan kapal ini karena korvet ini sesungguhnya milik rakyat.
“Yang tak bisa dibocorkan ialah operasional pemakaian dan strategi tempurnya,” kata I Gusti Kompiang. Di ruang kendali operasi, tampak beberapa layar monitor. Sebuah layar dengan bantuan kamera optikal mampu menangkap objek kapal dari jarak 2 meter sampai 10 kilometer. Menurut Mayor Dwi Cahyo, Kepala Departemen (Kadep) Elektro, kapal ini memiliki kemampuan peralatan anti-serangan udara, anti-kapal atas air, dan anti-kapal selam. “Oleh sebab itu, secara prinsip memiliki kemampuan untuk melacak dan mengenali objek di udara, di atas permukaan laut, dan di dasar laut,” katanya.
Untuk pengindraan jarak jauh, Mayor Salim, Kadep Navigasi, menyatakan bahwa kapal itu dilengkapi sistem sensor dan radar dengan kemampuan akurasi lacak yang tinggi. “Kapal lain yang berjarak 16 kilometer dan pesawat udara bejarak 105 kilometer bisa diidentifikasi,” ujarnya. Untuk objek kapal, misalnya, Mayor Salim mengatakan bahwa posisi, jarak, kecepatan, arah kapal, dan status kapal bisa diidentifikasi dengan cepat. Dalam kondisi tempur, peralatan perang dapat melakukan tugas secara otomatis, karena dilengkapi sensor senjata pengarah alokasi objek dan melakukan penguncian objek.
Kalau kapal generasi terdahulu masih anolog, empat KRI terbaru itu sudah memakai sistem kontrol senjata elektronik terintegrasi digital. Sistem ini terhubung dengan beberapa jenis senjata yang dibawa, seperti rudal anti-kapal permukaan Exocet MM 40 dan rudal anti-udara Tetral. Sedangkan meriam utamanya adalah Oto Melara Super-Rapid 76 mm, dengan kemampuan tembak 130 butir peluru per menit.
KRI Hasanuddin juga memiliki tiga peluncur torpedo anti-kapal selam, masing-masing di kiri dan kanan geladak kapal. Kapal kelas SIGMA ini pun dilengkapi dua sekoci cepat dan mampu membawa serta mengisi bahan bakar helikopter dengan berat maksimal 5 ton di dek belakang. Untuk saat ini, rudal Exocet dan torpedo belum terpasang. Namun, paling lambat tahun 2009, semua kapal SIGMA akan dipersenjatai secara lengkap seiring dengan kehadiran dua kapal SIGMA berikutnya, KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan KRI Frans Kaisiepo-368.
Laksamana Madya Djoko Sumaryono menyatakan, kehadiran korvet kelas SIGMA terbaru itu jelas akan menambah kemampuan patroli TNI-AL. Laut tidak bisa dikuasai sepenuhnya, tapi dapat dikendalikan secara terbatas. Ancaman di laut pun makin beragam, dari soal kedaulatan sampai kejahatan ekonomi. “Tentu KRI-KRI baru ini bisa memberi sinyal kepada negara lain bahwa kita mampu di laut,” katanya.
Secara terpisah, di depan perwira pertama yang membawa KRI Hasanuddin dari Vlissingen ke Surabaya, Djoko mengharapkan agar amanat pertahanan rakyat kepada TNI-AL dijawab dengan penguasaan dan updating teknologi secara terus-menerus. Suatu saat, Djoko menambahkan, jika sudah lengkap, kapal-kapal baru itu akan mampu menjadi alat pertahanan yang mumpuni. Betul, Komandan, jangan sampai Ambalat mengulang kasus Sipadan-Ligitan!
sumber: http://apit.wordpress.com/2008/02/29...ik-hasanuddin/
Maklum, di perairan itu terkandung minyak dan gas. Militer Malaysia secara provokatif melakukan patroli, termasuk di kawasan Ambalat, perairan yang selama ini diklaim sebagai milik Indonesia. Nyaris saja terjadi insiden. Mengapa mereka begitu provokatif? Mereka mengetahui, kekuatan laut Indonesia tidak seberapa.
Situasi buruk itu dijawab dengan pengadaan kapal-kapal perang baru di jajaran TNI Angkatan Laut (AL). Kini TNI-AL menambah armada lautnya dengan empat unit kapal korvet baru kelas SIGMA (ship integrated geometrical modularity approach). Yang pertama, KRI Diponegoro-365, diluncurkan dari pabrik Schelde Naval Shipbuilding (SNS) di Vlissingen, Belanda, pada 3 Juli lalu. Serah terima KRI ini pada waktu itu diteken oleh Kepala Staf TNI-AL Laksamana Slamet Soebijanto dan Admiral J.W. Kelder dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
Pembelian empat korvet itu dilakukan secara bertahap. Januari 2004, Indonesia memesan dua unit ke Vlissingen. Mei 2005, dua unit lainnya dipesan, meski dokumen kontraknya baru diteken pada Januari 2006. Pilihan TNI-AL jatuh pada jenis korvet, kapal perang ukuran kecil, karena pengoperasiannya lebih fleksibel dan bisa diproduksi dalam waktu relatif cepat.
Ketika baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI-AL, menggantikan pejabat lama Laksamana Slamet Soebijanto, Laksamana Sumardjono menyatakan bahwa untuk melindungi wilayah perairan RI, idealnya TNI-AL memiliki kurang lebih 270 KRI. Namun, karena keterbatasan anggaran, pilihannya jatuh pada korvet kelas SIGMA.
Menurut pihak pabrikan, Schelde, konsep SIGMA memungkinkan pemakai menyesuaikan desain kapal dengan kebutuhan operasionalnya. Ia bisa menjalankan tugas patroli pantai, korvet, dan frigat ringan. Desainnya bisa disepadankan dengan karakteristik operasi dan daya gempurnya, selain lebih murah.
Schelde menyatakan, sebagian besar biaya tidak dialokasikan untuk tampilan luar, tidak pada struktur kerangka, dek dalam, dan kompartemen, melainkan lebih pada pengaturan internal dan kepadatan perlengkapan. Nah, pada SIGMA, kekurangan itu diimbangi dengan fleksibilitas perlengkapan, kemudahan mendapat suku cadang, dan kepraktisan dalam pemeliharaan, tanpa mengurangi kemampuan operasionalnya.
Di antara seluruh angkatan laut dunia, TNI-AL adalah pemilik pertama kelas SIGMA. Setelah menempuh perjalanan selama 40 hari, KRI Diponegoro-365 merapat di Dermaga 115 Tanjung Priok, Jakarta, 31 Agustus lalu. Menyusul kemudian pesanan kedua, KRI Hasanuddin-366, tiba dari “negeri kincir angin” itu di Pelabuhan Belawan, Medan, pada 23 Januari lalu.
KRI Hasanuddin-366 selanjutnya menemani kakaknya, KRI Diponegoro-365, memperkuat Komando Armada RI Kawasan Timur yang berpangkalan di kota Surabaya. Dalam perjalanannya ke Surabaya, 31 Januari pekan lalu, TNI-AL mengajak sejumlah wartawan, termasuk Gatra, untuk bergabung dan melihat dari dekat kemampuan yang dimiliki kapat terbaru TNI-AL itu.
Bertolak dari Dermaga Tanjung Priok tepat pukul 15.00 WIB, molor lima jam dari rencana, kapal pun dipacu kencang 24 knot. Bahkan beberapa kali melakukan manuver dalam kecepatan 27 knot, sekitar 45 kilometer per jam, kurang 1 knot dari kemampuan kecepatan maksimumnya.
Uji coba kecepatan itu berkat “pesanan” mantan petinggi TNI-AL bintang empat Arief Kusharyadi dan bintang dua Ardius Zainuddin, serta Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Laksamana Madya Djoko Sumaryono, yang ikut dalam pelayaran tadi. Bagi pelaut sejati, konon, merasakan deburan ombak dan empasan angin laut di atas kapal perang menjadi semacam candu yang tidak bisa hilang dari tubuh.
Wartawan juga diajak menjelajahi beberapa ruang, dari palka, ruang mesin, ruang kesehatan, sampai ruang kendali operasi. Di ruang kendali operasi yang terbilang rahasia inilah kami melihat kemampuan yang dimiliki KRI Hasanuddin. Komandan Satuan Tugas Penyebarangan KRI Hasanuddin-366, I Gusti Kompiang Aribawa, menyatakan bahwa rakyat perlu mengetahui kemampuan kapal ini karena korvet ini sesungguhnya milik rakyat.
“Yang tak bisa dibocorkan ialah operasional pemakaian dan strategi tempurnya,” kata I Gusti Kompiang. Di ruang kendali operasi, tampak beberapa layar monitor. Sebuah layar dengan bantuan kamera optikal mampu menangkap objek kapal dari jarak 2 meter sampai 10 kilometer. Menurut Mayor Dwi Cahyo, Kepala Departemen (Kadep) Elektro, kapal ini memiliki kemampuan peralatan anti-serangan udara, anti-kapal atas air, dan anti-kapal selam. “Oleh sebab itu, secara prinsip memiliki kemampuan untuk melacak dan mengenali objek di udara, di atas permukaan laut, dan di dasar laut,” katanya.
Untuk pengindraan jarak jauh, Mayor Salim, Kadep Navigasi, menyatakan bahwa kapal itu dilengkapi sistem sensor dan radar dengan kemampuan akurasi lacak yang tinggi. “Kapal lain yang berjarak 16 kilometer dan pesawat udara bejarak 105 kilometer bisa diidentifikasi,” ujarnya. Untuk objek kapal, misalnya, Mayor Salim mengatakan bahwa posisi, jarak, kecepatan, arah kapal, dan status kapal bisa diidentifikasi dengan cepat. Dalam kondisi tempur, peralatan perang dapat melakukan tugas secara otomatis, karena dilengkapi sensor senjata pengarah alokasi objek dan melakukan penguncian objek.
Kalau kapal generasi terdahulu masih anolog, empat KRI terbaru itu sudah memakai sistem kontrol senjata elektronik terintegrasi digital. Sistem ini terhubung dengan beberapa jenis senjata yang dibawa, seperti rudal anti-kapal permukaan Exocet MM 40 dan rudal anti-udara Tetral. Sedangkan meriam utamanya adalah Oto Melara Super-Rapid 76 mm, dengan kemampuan tembak 130 butir peluru per menit.
KRI Hasanuddin juga memiliki tiga peluncur torpedo anti-kapal selam, masing-masing di kiri dan kanan geladak kapal. Kapal kelas SIGMA ini pun dilengkapi dua sekoci cepat dan mampu membawa serta mengisi bahan bakar helikopter dengan berat maksimal 5 ton di dek belakang. Untuk saat ini, rudal Exocet dan torpedo belum terpasang. Namun, paling lambat tahun 2009, semua kapal SIGMA akan dipersenjatai secara lengkap seiring dengan kehadiran dua kapal SIGMA berikutnya, KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan KRI Frans Kaisiepo-368.
Laksamana Madya Djoko Sumaryono menyatakan, kehadiran korvet kelas SIGMA terbaru itu jelas akan menambah kemampuan patroli TNI-AL. Laut tidak bisa dikuasai sepenuhnya, tapi dapat dikendalikan secara terbatas. Ancaman di laut pun makin beragam, dari soal kedaulatan sampai kejahatan ekonomi. “Tentu KRI-KRI baru ini bisa memberi sinyal kepada negara lain bahwa kita mampu di laut,” katanya.
Secara terpisah, di depan perwira pertama yang membawa KRI Hasanuddin dari Vlissingen ke Surabaya, Djoko mengharapkan agar amanat pertahanan rakyat kepada TNI-AL dijawab dengan penguasaan dan updating teknologi secara terus-menerus. Suatu saat, Djoko menambahkan, jika sudah lengkap, kapal-kapal baru itu akan mampu menjadi alat pertahanan yang mumpuni. Betul, Komandan, jangan sampai Ambalat mengulang kasus Sipadan-Ligitan!
sumber: http://apit.wordpress.com/2008/02/29...ik-hasanuddin/
INDONESIA MAJU 2
Peralatan Perang Indonesia
| Moskow, GhaboNews - Pemerintah Rusia menyiapkan kredit sebesar 1 milyar dolar atau sekitar Rp 9 triliun untuk penyediaan peralatan militer Indonesia. Hal tersebut seperti dikatakan juru bicara kepresidenan Rusia, Sergei Prikhodko, Selasa (4/9). Jika pemerintah Indonesia sepakat untuk membeli peralatan militer Rusia, maka penandatanganan kerja sama tersebut akan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta, Kamis (6/9). "Jumlah kreditnya mencapai satu milyar AS atau sekitar 734 million euro," ujar Sergei Prikhodko kepada kantor berita AFP. Menurutnya, Indonesia tidak akan tergesa-gesa mendatangkan peralatan militer dari Rusia. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Putin sudah sepakat mengadakan pembicaraan tentang kerja sama militer di Jakarta, Kamis besok.
Indonesia merupakan konsumen peralatan militer Rusia yang terbesar. Pada Agustus silam, Indonesia membeli enam pesawat tempur Sukhoi-30 senilai 330-350 juta dolar AS. | |
| | |
INDONESIA MAJU 1
Rabu, 26 Maret 2003 | 15:11 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat militer Hasnan Habib mengatakan tidak sepakat kalau dikatakan pertahanan Indonesia hanya mampu bertahan terhadap serangan Amerika Serikat (AS) selama sepekan. Menurutnya, kekuatan pertahanan Indonesia adalah dengan strategi gerilya. “Mana mau tentara AS masuk ke hutan-hutan?” kata Habib kepada Tempo News Room yang menghubungi melalui telepon, Jakarta Rabu (26/3) siang.
Pendapat Habib dikemukakan guna menanggapi pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengatakan Indonesia tidak akan mampu bertahan dari serangan AS dalam sepekan jika diserang. Sehingga, Indonesia tidak bisa keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk protes terhadap agresi militer AS terhadap Irak.
Menurut Habib, Indonesia akan mampu bertahan jika rakyat Indonesia saling bersatu dan tidak menyerang yang lain. Jika rakyat Indonesia dapat melakukannya, kata bekas Asisten Perencanaan Umum Hankam itu, perang akan mampu bertahan lama. “Jika rakyat bersatu, selama 100 tahun juga perang tidak akan berakhir,” kata dia sambil tertawa.
Namun demikian, Habib membenarkan bahwa saat ini angkatan perang Indonesia menghadapi masalah yang serius. Dua masalah utama yang saat ini dihadapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekurangan dana operasional dan peralatan yang tergolong usang. “Diantara lima negara ASEAN pertama, peralatan perang Indonesia yang paling menyedihkan,” katanya.
Menurut mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, keputusan pemerintah untuk tidak keluar dari PBB sudah tepat. Ia melihat bahwa jika keluar dari PBB, Indonesia tidak akan memiliki akses ke lembaga-lembaga dana internasional seperti Bank Dunia. Selain itu, keadaan dunia akan kembali kepada hukum rimba, sehingga masing-masing negara akan bertindak sendiri-sendiri.
Walau begitu, dia juga menyadari bahwa lembaga internasional ini harus direformasi sehingga demokratis dan mencerminkan keadaan dunia saat ini. Salah satu bentuknya adalah penghapusan hak veto lima negara besar, termasuk Amerika. Kinerja PBB sendiri hingga saat ini sangat memprihatinkan. “Mana ada konflik di dunia ini yang berhasil diselesaikan PBB,” kata dia.
Pendapat Habib dikemukakan guna menanggapi pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengatakan Indonesia tidak akan mampu bertahan dari serangan AS dalam sepekan jika diserang. Sehingga, Indonesia tidak bisa keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk protes terhadap agresi militer AS terhadap Irak.
Menurut Habib, Indonesia akan mampu bertahan jika rakyat Indonesia saling bersatu dan tidak menyerang yang lain. Jika rakyat Indonesia dapat melakukannya, kata bekas Asisten Perencanaan Umum Hankam itu, perang akan mampu bertahan lama. “Jika rakyat bersatu, selama 100 tahun juga perang tidak akan berakhir,” kata dia sambil tertawa.
Namun demikian, Habib membenarkan bahwa saat ini angkatan perang Indonesia menghadapi masalah yang serius. Dua masalah utama yang saat ini dihadapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekurangan dana operasional dan peralatan yang tergolong usang. “Diantara lima negara ASEAN pertama, peralatan perang Indonesia yang paling menyedihkan,” katanya.
Menurut mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, keputusan pemerintah untuk tidak keluar dari PBB sudah tepat. Ia melihat bahwa jika keluar dari PBB, Indonesia tidak akan memiliki akses ke lembaga-lembaga dana internasional seperti Bank Dunia. Selain itu, keadaan dunia akan kembali kepada hukum rimba, sehingga masing-masing negara akan bertindak sendiri-sendiri.
Walau begitu, dia juga menyadari bahwa lembaga internasional ini harus direformasi sehingga demokratis dan mencerminkan keadaan dunia saat ini. Salah satu bentuknya adalah penghapusan hak veto lima negara besar, termasuk Amerika. Kinerja PBB sendiri hingga saat ini sangat memprihatinkan. “Mana ada konflik di dunia ini yang berhasil diselesaikan PBB,” kata dia.
BERSATU MEMBANGUN BANGSA
| Panitia Hak Angket BBM DPR RI Harus Segera Memanggil Perwakilan USAID, Bank Dunia, dan ADB di Indone |  |  |  |
| Written by Administrator | |
| Tuesday, 11 November 2008 | |
 Koalisi Anti Utang, 28 Agustus 2008. Terbongkarnya bukti baru mengenai keterlibatan lembaga donor bilateral Amerika Serikat (USAID) dalam merancang UU Minyak dan Gas Nomor 22/2001 patut ditindaklanjuti oleh panitia angket DPR RI. Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, disebutkan berjumlah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar (Kompas, 27/08). Liberalisasi sektor Migas di Indonesia dimulai ketika pada tahun 2000 USAID memberikan utang luar negeri sebesar US$ 4.000.000 untuk mereformasi sektor energi di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah “mengurangi peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, dan mendorong keterlibatan sektor swasta di sektor Migas.” Pada dokumen USAID yang bisa dilihat dalam situs resminya menyebutkan secara jelas bagaimana peran USAID sebagai donor bilateral utama dan Asian Development Bank (ADB) yang memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia. Tidak hanya perannya dalam pembuatan UU Migas, USAID, ADB dan Bank Dunia juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa “USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000”, sehingga jelaslah besarnya intervensi asing khususnya USAID dalam pembuatan UU Migas Nomor 22/2001. Liberalisasi Migas juga telah direncanakan oleh Bank Dunia sejak dilakukan studi mengenai minyak dan gas di Indonesia (Indonesia Oil and Gas Sector Study – World Bank, June 2000). Studi tersebut merekomendasikan agar draf UU Migas yang diajukan kepada parlemen pada tahun 1999 harus berlandaskan pada semangat kompetisi, berorientasi pasar, menghilangkan intervensi pemerintah, serta konsisten mengikuti auturan-aturan yang berlaku di internasional. Lalu dilanjutkan pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND tahun 2003 melalui kucuran utang luar negeri sebesar US$141 juta untuk proyek "Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project" untuk mendorong pemerintah menghilangkan subsidi BBM secara bertahap. Tujuan dari proyek yang akan berakhir pada bulan Desember 2008 ini, adalah untuk mendukung pemerintah menghilangkan subsidi BBM serta membangun pondasi untuk sektor energi yang layak secara komersil. Fakta-fakta tersebut diatas menujukkan siapakah sebenarnya aktor yang harus bertanggung jawab atas buruknya kondisi sektor energi di Indonesia saat ini. Kebijakan-kebijakan yang disarankan oleh lembaga-lembaga asing tersebut justru menambah beban rakyat semakin besar. Pencabutan subsidi mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok yang ditanggung oleh masyarakat, sedangkan proyek konversi gas yang juga didesain dengan pinjaman Bank Dunia justru menimbulkan kondisi kelangkaan dan kenaikan harga gas untuk rumah tangga. Ditambah lagi rakyat miskin Indonesia juga harus menanggung beban utang yang harus dibayar kembali. Di sisi lain, liberalisasi migas justru memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan asing multinasional yang bergerak di sektor migas. UU Migas Nomor 22/2001 menambah satu bukti bahwa keterlibatan dan intervensi asing terhadap kebijakan strategis justru merugikan kepentingan nasional. Seruan KAU selama ini yang menyatakan bahwa kebijakan energi yang merugikan rakyat bersumber pada intervensi asing melalui lembaga keuangan internasional yang juga sejalan dengan pernyatan saksi ahli yang dihadirkan oleh Panitia Angket DPR. Oleh karena itu, KAU menganggap bahwa untuk mengetahui sumber permasalahan BBM di Indonesia sampai ke akarnya, Panitia Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya memanggil Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BP Migas sejak Rachmat Sudibyo sampai sekarang, Direksi Pertamina, serta Tim Konseptor UU Migas dan Tim Penjualan LNG Tangguh tetapi juga perwakilan USAID, ADB, dan Bank Dunia di Indonesia yang telah menjadi sponsor atas carut-marutnya kebijakan energi nasional kita. Kontak: |
INDONESIA
Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Republik Indonesia Indonesia | |||||
| |||||
| Motto: Bhinneka Tunggal Ika (Bahasa Jawa (Kuna): "Berbeda-beda tetapi tetap Satu") Ideologi: Pancasila | |||||
| Lagu kebangsaan: Indonesia Raya | |||||
 | |||||
| Ibu kota | Jakarta | ||||
| Kota terbesar | Jakarta | ||||
| Bahasa resmi | Bahasa Indonesia | ||||
| Pemerintahan Presiden Wakil Presiden | Republik presidensiil Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla | ||||
| Kemerdekaan - Diproklamasikan - Diakui - Kedaulatan RIS - Kembali ke RI | dari Belanda 17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 | ||||
| Wilayah - Total - Air (%) | 1.904.556 km² (ke-15) 4,85% | ||||
| Penduduk - Perk. Juli 2007 - Sensus 2000 - Kepadatan | 234.693.997 jiwa (ke-4) 206.264.595 jiwa 123,23 jiwa/km² (ke-84) | ||||
| PDB (PPP) - Total - Per kapita | perk. 2007 US$1.038 miliar[1] (ke-15) US$4.356[2] (ke-114) | ||||
| PDB (nominal) - Total - Per kapita | perk. 2007 US$408 miliar[1] US$1.812[2] | ||||
| IPM (2004) |  0,711 (menengah) (ke-108) | ||||
| Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR) | ||||
| Zona waktu | WIB, WITA, WIT (UTC+7, +8, +9) | ||||
| TLD internet | .id | ||||
| Kode telepon | +62 | ||||
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006,[3] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah sekitar 350 tahun penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Etimologi
Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "India" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau".[4] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah India kepulauan, atau kepulauan yang berada di India, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[5] Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan India atau Kepulauan Melayu".[6] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[7] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 oleh novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[8]
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkaran akademik diluar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[9] Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang mengunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers-bureau di tahun 1913.[5]
Sejarah
-
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah Indonesia
Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa", menimbulkan dugaaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu.[10] Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan.[11] Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM,[12] menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran antara India dan China selama beberapa abad.[13] Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.[14]
Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Sumatra dan Jawa sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. Sriwijaya muncul di abad ke-7 sebagai kerajaan maritim yang perkasa dengan kekuasaannya mengontrol perdagangan di Selat Malaka dan sekitarnya.[15] Antara abad ke-8 dan ke-10, wangsa-wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.[16]
Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15.[17]
Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan kecil yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel.[18] Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.
Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika,[19] yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda.
Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia; setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, kelompok pimpinan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal sebagai 'aksi polisi' (Politionele Actie).[20] Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutamanya Amerika Serikat. Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti gerakan non-blok pada awalnya dan kemudian dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),[21] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno kini sendiri makin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. 32 tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata, di Indonesia. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom-ekonom lulusan departemen ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".[22] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia[23] diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah sedang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, yaitu Aceh dan Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 2002 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
Politik dan pemerintahan
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Politik di Indonesia
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandeman UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, ditambah dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).[24] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. MPR saat ini diketuai oleh Hidayat Nur Wahid. Anggota MPR saat terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. DPR saat ini diketuai oleh Agung Laksono, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Ginandjar Kartasasmita.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. Ketua MA saat ini Prof Dr Bagir Manan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak sehubungan dengan kelemahan MA dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Namun dalam Pemilihan Ketua MA tahun 2006, Bagir tetap mendapat suara mayoritas dari para hakim agung.
Pembagian administratif
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar provinsi Indonesia
Indonesia saat ini terdiri dalam 33 provinsi, lima di antaranya daerah istimewa. Tiap provinsi memiliki badan legislatur dan gubernur. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan dan desa.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat daripada provinsi lainnya. Contohnya, pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam memiliki hak untuk membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mula menetapkan hukum Syariah.[25] Yogyakarta mendapatkan status Daerah Khusus sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi Indonesia.[26] Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001.[27] Jakarta adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.[28]
- Provinsi di Indonesia dan ibukotanya
Geografi
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Geografi Indonesia
Lihat pula: Peta Asia dan Jumlah pulau di Indonesia
Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6000 di antaranya tidak berpenghuni[29], yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin, yaitu:
- Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik
Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami.[30] Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi[31], salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan Jawa.
Ekonomi
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.[32]
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.[32] Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.[32] Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,[32] selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997[33] Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,[34] yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut.[35] Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%.[36][37] Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2 per hari.[38]
Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet.[39] Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%.[40] Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%.[41]
Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.
Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.[42]
Bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia.
Peringkat internasional
| Organisasi | Nama Survey | Peringkat |
|---|---|---|
| Heritage Foundation/The Wall Street Journal | Indeks Kebebasan Ekonomi | 110 dari 157[43] |
| The Economist | Indeks Kualitas Hidup | 71 dari 111[44] |
| Reporters Without Borders | Indeks Kebebasan Pers | 103 dari 168[45] |
| Transparency International | Indeks Persepsi Korupsi | 143 dari 179[46] |
| United Nations Development Programme | Indeks Pembangunan Manusia | 108 dari 177[47] |
| Forum Ekonomi Dunia | Laporan Daya Saing Global | 51 dari 122[48] |
Demografi
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Demografi Indonesia
Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta,[49] dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta.[3] 130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada.[50] Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah bangsa Melayu,[51] dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak.
Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi etnis Tionghoa.[51] Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.
Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[39] Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.[52]
Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota | Provinsi | Populasi | Kota | Provinsi | Populasi | |||||
| 1 | Jakarta | DKI Jakarta | 8.489.910 |  Indonesia | 7 | Semarang | Jawa Tengah | 1.393.000 | ||
| 2 | Surabaya | Jawa Timur | 3.230.900 | 8 | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.130.384 | |||
| 3 | Bandung | Jawa Barat | 2.510.982 | 9 | Bandar Lampung | Lampung | 951.836 | |||
| 4 | Medan | Sumatra Utara | 2.392.922 | 10 | Bogor | Jawa Barat | 834.000 | |||
| 5 | Tangerang | Banten | 1.488.666 | 11 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 789.990 | |||
| 6 | Palembang | Sumatra Selatan | 1.441.500 | 12 | Padang | Sumatra Barat | 787.740 | |||
| Sumber: BPS | ||||||||||
Budaya
- Artikel utama untuk bagian ini adalah: Budaya Indonesia
Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, dan Eropa, termasuklah kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatra seperti tari Ratéb Meuseukat dan tari Seudati dari Nanggroe Aceh Darussalam.
Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.
Di bidang busana warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya dan juga Pekalongan. Kerajinan batik ini pun diklaim oleh Malaysia dengan industri batiknya.[53] Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah antara lain baju kurung dengan songketnya dari Sumatra Barat (Minangkabau), kain ulos dari Sumatra Utara (Batak), busana kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju bodo dari Sulawesi Selatan, busana berkoteka dari Papua dan sebagainya.
Pengaruh yang paling dominan dalam arsitektur Indonesia adalah arsitektur India; namun terdapat pula pengaruh dari arsitektur Tiongkok, Arab, dan Eropa.
Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah badminton dan sepak bola; Liga Super Indonesia adalah liga klub sepak bola utama di Indonesia. Olahraga tradisional termasuk sepak takraw dan karapan sapi di Madura. Di wilayah dengan sejarah perang antar suku, kontes pertarungan diadakan, seperti caci di Flores, dan pasola di Sumba. Pencak silat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukkan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa gamelan dan seni musik tradisional lainnya sesuai dengan daerah asalnya. Olahraga di Indonesia biasanya berorientasi pada pria dan olahraga spektator sering berhubungan dengan judi yang ilegal di Indonesia.[54] Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke.
Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga keroncong yang berasal dari keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta,[55] yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan nama dangdut yang dipengaruhi oleh musik Arab, India, dan Melayu.
Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari pelbagai daerah di Indonesia, namun banyak pula dari alat musik tradisional Indonesia 'dicuri' oleh negara lain[56] untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya sendiri dengan mematenkan hak cipta seni budaya dari Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi:
Masakan Indonesia bervariasi bergantung pada wilayahnya.[57] Nasi adalah makanan pokok dan dihidangkan dengan lauk daging dan sayur. Bumbu (terutama cabai), santan, ikan dan ayam adalah bahan yang penting.[58] Popularitas industri film Indonesia memuncak pada tahun 1980-an dan mendominasi bioskop di Indonesia,[59] meskipun kepopulerannya berkurang pada awal tahun 1990-an.[60] Antara tahun 2000 hingga 2005, jumlah film Indonesia yang dirilis setiap tahun meningkat.[59]
Bukti tulisan tertua di Indonesia adalah berbagai prasasti berbahasa Sanskerta pada abad ke-5 Masehi. Figur penting dalam sastra modern Indonesia termasuk: pengarang Belanda Multatuli yang mengkritik perlakuan Belanda terhadap Indonesia selama zaman penjajahan Belanda; Muhammad Yamin dan Hamka yang merupakan penulis dan politikus pra-kemerdekaan;[61] dan Pramoedya Ananta Toer, pembuat novel Indonesia yang paling terkenal.[62] Banyak orang Indonesia memiliki tradisi lisan yang kuat, yang membantu mendefinisikan dan memelihara identitas budaya mereka.[63] Kebebasan pers di Indonesia meningkat setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Stasiun televisi termasuk sepuluh stasiun televisi swasta nasional, dan jaringan daerah yang bersaing dengan stasiun televisi negeri TVRI. Stasiun radio swasta menyiarkan berita mereka dan program penyiaran asing. Dilaporkan terdapat 20 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007.[64] Penggunaan internet terbatas pada minoritas populasi, diperkirakan sekitar 8.5%.
[sembunyikan] Lokal geografis |
|---|
| [sembunyikan]Organisasi internasional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
